400 Mahasiswa UPR dan UIN Palangka Raya Siap KKN di Murung Raya Selama 45 Hari

Redaksi On Juni 04, 2026

 


PURUK CAHU, SIBER NUSANTARA – Bupati Murung Raya Heriyus memimpin rapat persiapan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa dari Universitas Palangka Raya dan Universitas Islam Negeri Palangka Raya Tahun 2026. Rapat digelar di Aula A Kantor Bupati Mura, Selasa (3/6/2026).


Rapat turut dihadiri Pj Sekda Mura Sarwo Mintarjo dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait lingkup Pemkab Mura.



Dalam rapat dipaparkan rencana penempatan mahasiswa KKN 2026 di Kabupaten Murung Raya.


1. *UIN Palangka Raya*: 250 mahasiswa dalam 25 kelompok. Masing-masing kelompok 10 mahasiswa.

2. *UPR Palangka Raya*: 150 mahasiswa dalam 10 kelompok. Masing-masing kelompok 15 mahasiswa. Jumlah ini masih belum final.


Total mahasiswa yang direncanakan KKN di Murung Raya mencapai 400 orang. Mereka akan melaksanakan KKN selama 45 hari dan ditempatkan di sejumlah desa prioritas. Fokus penempatan ada di wilayah kategori rawan stunting, kemiskinan, dan membutuhkan perhatian pembangunan.



Dalam arahannya, Bupati Heriyus menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah agar pelaksanaan KKN berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.


“Pelaksanaan KKN ini harus terarah. Tujuannya membantu langsung masyarakat dan mendukung program pembangunan daerah, khususnya penanganan stunting,” tegas Heriyus.


Ia juga menyampaikan bahwa pihak UIN Palangka Raya sudah melakukan peninjauan dan pengecekan lapangan. Sementara pihak UPR masih akan melakukan peninjauan lokasi sekaligus finalisasi jumlah mahasiswa.



Dalam rapat tersebut, pihak perguruan tinggi meminta agar mahasiswa KKN tidak ditempatkan di desa dengan akses ekstrem atau jalur transportasi sungai yang berisiko tinggi.


Selain faktor keselamatan, kampus juga mempertimbangkan biaya transportasi mahasiswa menuju Murung Raya yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.


Meski ada kendala akses, Pemkab Mura tetap mendukung penuh pelaksanaan KKN. Program ini dinilai mampu membantu masyarakat sekaligus mempercepat program pembangunan daerah.


Dengan sinergi Pemkab, perguruan tinggi, dan pemerintah desa, diharapkan KKN 2026 dapat berjalan aman, tertib, dan memberikan dampak positif bagi Murung Raya.(Red) 

Pemkab Murung Raya dan MPH GKE Matangkan Persiapan Sinode Umum XXV GKE 2026

Redaksi On Juni 04, 2026

 


PURUK CAHU, SIBER NUSANTARA – Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Kalimantan Evangelis bersama Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan panitia pelaksana terus memantapkan persiapan Sinode Umum XXV GKE Tahun 2026. 


Kegiatan gerejawi berskala nasional ini dijadwalkan berlangsung 7 – 11 Juli 2026 di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.


Sinode Umum XXV GKE menjadi momentum penting untuk mempererat kebersamaan, pelayanan, dan persatuan umat di Kalimantan dan Indonesia.



Bupati Murung Raya Heriyus bersama jajaran Pemda menegaskan komitmen mendukung penuh pelaksanaan sinode. 


Kesiapan infrastruktur, akomodasi, transportasi, hingga koordinasi lintas sektor terus dilakukan secara intensif.


“Kita mendukung penuh seluruh rangkaian kegiatan agar berjalan aman, tertib dan sukses,” tutur Heriyus saat menghadiri rapat bersama MPH GKE dan Panitia di Aula Gereja Hosana, Rabu (3/6/2026) malam.


Menurut Bupati, selain agenda gereja, sinode ini juga diharapkan memberi dampak positif bagi pembangunan daerah, promosi budaya lokal, dan peningkatan perekonomian masyarakat Murung Raya.



Ketua Umum Panitia Pelaksana Sinode Umum XXV GKE 2026, Perdie M. Yoseph, menyampaikan sinergi antara Pemerintah Daerah, MPH Sinode GKE, panitia, dan masyarakat adalah kunci utama keberhasilan.


“Seluruh unsur terus bekerja sama dan bergotong royong demi menyukseskan Sinode Umum XXV GKE Tahun 2026 di Murung Raya. Ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab bersama,” ujarnya.



Berbagai persiapan terus dimatangkan panitia, meliputi:

1. *Penataan lokasi kegiatan* dan tempat penginapan peserta

2. *Penyambutan tamu* dari berbagai wilayah 

3. *Keamanan, kebersihan lingkungan*, dan pelayanan kesehatan

4. *Dukungan transportasi* selama kegiatan berlangsung


Panitia juga mengajak seluruh masyarakat Murung Raya untuk menjaga suasana kondusif dan memberikan dukungan penuh demi kelancaran acara.



Melalui Sinode Umum XXV GKE 2026, Kabupaten Murung Raya diharapkan tidak hanya menjadi tuan rumah yang baik. Daerah ini juga ingin menunjukkan semangat persaudaraan, toleransi, dan budaya gotong royong kepada seluruh peserta.


Dengan persiapan matang, Pemkab Mura optimis kegiatan ini berjalan lancar dan membawa berkah bagi masyarakat.(Red) 

Bupati Heriyus Pimpin Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026 di Murung Raya

Redaksi On Juni 03, 2026

 


PURUK CAHU, SIBER NUSANTARA – Bupati Murung Raya Heriyus memimpin Apel Siaga Sensus Ekonomi Tahun 2026 yang berlangsung di halaman Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Mura, Selasa (2/6/2026).


Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Rahmanto Muhidin, Kepala BPS Mura Restu Kristianto, Wakil Ketua I DPRD Mura Dina Maulidah, Pj Sekda Mura Sarwo Mintarjo, unsur Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, para petugas sensus, dan tamu undangan lainnya.



Dalam sambutannya, Bupati Heriyus menyampaikan Sensus Ekonomi 2026 adalah mandat besar dari negara. Sensus ini akan memotret seluruh aktivitas perekonomian di Indonesia, termasuk di Kabupaten Murung Raya.


“Data yang kita kumpulkan dari masyarakat dan pelaku usaha akan menjadi potret nyata struktur ekonomi kita. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi sudah inklusif, bagaimana perkembangan usaha kreatif di Kabupaten Murung Raya. Semua jawabannya ada di tangan kita sebagai penanggung jawab pelaksanaan sensus ekonomi 2026,” tutur Heriyus.


Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur untuk menjamin pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menghasilkan data yang berkualitas dan akurat.



Sebagai wujud pengukuhan dan penyerahan mandat negara kepada petugas, Bupati dan Wakil Bupati secara simbolis memasangkan rompi dan name tag Sensus Ekonomi 2026 kepada perwakilan petugas.


“Rompi dan name tag tersebut bukan sekadar atribut kerja. Di baliknya tersemat integritas, tanggung jawab dan harapan besar masyarakat Kabupaten Murung Raya. Rompi ini adalah ‘zirah’ perjuangan data. Kenakan dengan bangga, jaga dengan integritas dan jadilah wajah petugas yang profesional serta santun di setiap pintu usaha yang kalian ketuk,” pungkas Heriyus.



Rangkaian apel juga diisi peresmian Ruang Garda Sensus Ekonomi. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Heriyus dan Wakil Bupati Rahmanto Muhidin, didampingi Kepala BPS Mura Restu Kristianto dan disaksikan tamu undangan.


Dengan dimulainya Sensus Ekonomi 2026, Pemkab Murung Raya berharap data yang dihasilkan dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran, khususnya dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan usaha kreatif di Murung Raya.(Red) 


Bupati Heriyus Lepas Kontingen Murung Raya ke FBIM 2026 di Palangka Raya

Redaksi On Mei 09, 2026

 



PURUK CAHU, SIBER NUSANTARA – Bupati Murung Raya Heriyus didampingi Ketua TP-PKK Mura Warnita Heriyus melepas kontingen Murung Raya yang akan bertanding di Festival Budaya Isen Mulang 2026. Kegiatan pelepasan berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati Mura, Sabtu (9/5/2026).


Kontingen yang dilepas terdiri dari peserta pemilihan Jagau-Nyai Murung Raya dan Tim Parade Tari Kreasi Daerah. Mereka akan mewakili Kabupaten Murung Raya di ajang FBIM 2026 yang digelar di Kota Palangka Raya dalam waktu dekat.



Dalam arahannya, Bupati Heriyus memberikan semangat kepada seluruh peserta. Ia meminta kontingen tampil maksimal dan membawa nama baik daerah.


“Apresiasi atas persiapan kontingen dan keikutsertaan ini penting untuk membawa nama baik serta mengharumkan daerah Murung Raya tercinta,” tutur Heriyus.


Heriyus juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dan semangat juang selama mengikuti kompetisi. Pemerintah Daerah, katanya, memberikan kepercayaan penuh kepada para seniman, atlet tradisional, pelatih, pendamping, tim kreatif, dan stakeholder terkait.



Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Murung Raya, Jayadie Y. Dadi, menyampaikan laporan persiapan kontingen.


Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh dari Bupati, Ketua TP-PKK, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan.


“Adapun kegiatan pagi ini diadakan dengan maksud untuk persiapan dan pemantapan mental putra putri kita, sekaligus uji panggung sebelum mengikuti kontes pemilihan Jagau-Nyai dan unjuk penampilan Tim Parade Tari Kreasi Daerah,” pungkas Jayadie.(Red) 



Festival Budaya Isen Mulang merupakan agenda tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Ajang ini menjadi wadah promosi seni, budaya, dan pariwisata dari seluruh kabupaten/kota se-Kalteng.


Dengan dukungan penuh Pemkab, kontingen Murung Raya ditargetkan mampu menunjukkan identitas budaya lokal dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi.(Red) 



Gerak Cepat Bupati Heriyus Atasi Kelangkaan dan Kenaikan Harga BBM di Murung Raya

Redaksi On Mei 09, 2026

 


PURUK CAHU, SIBER NUSANTARA – Bupati Murung Raya Heriyus bergerak cepat menindaklanjuti kelangkaan dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang terjadi di sejumlah wilayah. Rapat Koordinasi penanganan BBM digelar di Aula A Kantor Bupati Mura, Sabtu (9/10/2026).


Rakor dipimpin langsung Bupati Heriyus bersama unsur Forkopimda, perangkat daerah terkait, para camat, aparat keamanan, dan stakeholder lainnya. 


*Pemkab Murung Raya Pastikan Distribusi BBM Kembali Normal*

Dalam arahannya, Bupati Heriyus menegaskan Pemkab tidak ingin masyarakat terus terbebani akibat kelangkaan maupun lonjakan harga BBM. 


Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan kebutuhan sehari-hari warga.


“Kita ingin persoalan ini segera ditangani bersama. Pemerintah Daerah bersama seluruh pihak terkait harus bergerak cepat mencari solusi agar distribusi BBM kembali normal dan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan BBM,” tegas Heriyus.


*Bentuk Timsus dan Intensifkan Pemantauan Lapangan*

Untuk memastikan penanganan berjalan efektif, rakor menyepakati pembentukan Tim Khusus atau Timsus. 


Timsus ini melibatkan dinas terkait, unsur Forkopimda, dan aparat keamanan. Tugas utamanya mengawasi jalur distribusi BBM agar penyalurannya tepat sasaran.


Bupati juga meminta seluruh leading sektor di tingkat kabupaten hingga kecamatan untuk:

1. *Melakukan pemantauan langsung* di lapangan

2. *Memastikan stok BBM aman* dan mencukupi

3. *Menindak praktik penimbunan* dan penyalahgunaan distribusi BBM


*Koordinasi dengan Pertamina Jadi Langkah Strategis*

Selain langkah jangka pendek, rakor juga membahas strategi jangka panjang. Salah satunya memperkuat koordinasi dengan pihak distributor dan Pertamina wilayah Kalsel, Kalteng, dan Kaltim.


Tujuannya untuk menjaga ketersediaan BBM di Kabupaten Murung Raya tetap aman dan stabil ke depan.


Dengan sinergi lintas sektor, Pemkab Murung Raya optimis persoalan kelangkaan BBM dapat segera teratasi dan harga kembali stabil demi kelancaran ekonomi masyarakat.(Red) 

Wabup Murung Raya Pimpin Upacara Hari OTDA Ke-30 dan Hardiknas 2026

Redaksi On Mei 04, 2026

 


PURUK CAHU, SIBER NUSANTARA – Mewakili Bupati Murung Raya, Wakil Bupati Rahmanto Muhidin memimpin upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Upacara berlangsung di halaman Kantor Bupati Mura, Senin (4/5/2026).


Tema Hari OTDA ke-30 tahun ini adalah _“Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”_. Sementara tema Hardiknas 2026 mengusung _“Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”_.


Dalam sambutannya, Wabup Rahmanto Muhidin menegaskan otonomi daerah adalah simbol kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal. 


Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan nasional melalui Asta Cita.


“Otonomi daerah mengandung makna kemandirian. Kita harus mampu mengelola potensi daerah bersama-sama untuk mewujudkan harapan bangsa,” ujar Rahmanto.


Ia mengajak seluruh komponen daerah memaknai peringatan ini sebagai semangat membangun Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.


Wabup Rahmanto juga menyampaikan 3 prioritas utama Pemkab Murung Raya dalam memperkuat kapasitas daerah, yaitu:


1. *Penguatan SDM Aparatur*: Melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.

2. *Optimalisasi Pendapatan*: Dengan desain APBD berbasis kinerja.

3. *Reformasi Birokrasi*: Termasuk percepatan digitalisasi pelayanan publik.


Bersamaan dengan Hari OTDA, Pemkab Mura juga memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026. 


Rahmanto menyebut Hardiknas sebagai momentum refleksi dan penguatan semangat pendidikan nasional.


“Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan pembelajaran mendalam atau _deep learning_ sebagai prioritas. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional,” ucapnya.


Pemkab Murung Raya berkomitmen mendukung program pendidikan bermutu melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, dan masyarakat.(Red) 

Jembatan Mangkatip-Dadahup Rp19,3 M di Barito Selatan Rusak Parah, APH Diminta Turun Tangan

Redaksi On April 23, 2026


BUNTOK,SIBER NUSANTARA – Proyek strategis Pembangunan Jembatan Mangkatip–Dadahup di Kabupaten Barito Selatan senilai Rp19,3 miliar dilaporkan rusak parah sebelum resmi diresmikan. Padahal, jembatan ini dibangun untuk mendukung konektivitas kawasan Food Estate di Kalimantan Tengah.



Pada Tahun Anggaran 2024, Pemkab Barito Selatan melalui Dinas PUPR Barsel mengalokasikan anggaran Rp20 miliar dari APBD untuk pembangunan Jembatan Mangkatip–Dadahup. Setelah proses lelang, PT. Pandji Pratama Indonesia ditetapkan sebagai pemenang tender dengan nilai kontrak Rp19.399.989.089. Kode tender tercatat 3188353.


Selain itu, pengawasan proyek dimenangkan CV. Cendrawasih Mitra Pratama dengan nilai kontrak Rp595.404.000. Kode tender 3119353.



Jembatan Mangkatip–Dadahup dibangun sebagai infrastruktur pendukung Food Estate atau Lumbung Pangan Nasional. Lokasi jembatan ini berada di Kalimantan Tengah dan bertujuan meningkatkan konektivitas antar-kecamatan serta akses menuju Daerah Irigasi Dadahup.


Pemerintah berharap jembatan ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Barito Selatan dan Kapuas. Khususnya untuk memudahkan mobilitas petani dan distribusi hasil pertanian. Dengan begitu, proyek ini mendukung program ketahanan pangan nasional.



Sayangnya, harapan tersebut belum terwujud. Saat ini kondisi Jembatan Mangkatip-Dadahup justru mangkrak dan tidak bisa difungsikan. Dari hasil pantauan di lapangan, oprit jembatan sisi selatan mengalami penurunan tanah dan retak struktural di beberapa titik.


Tidak hanya itu, abutment atau pangkal jembatan juga mengalami keretakan parah. Kerusakan ini dinilai mengancam keseluruhan struktur jembatan rangka baja.



Berdasarkan temuan awal, pola retakan pada beton menunjukkan indikasi mutu beton tidak sesuai spesifikasi kontrak. Beton dengan mutu rendah akan retak meski beban masih dalam batas aman untuk beton mutu tinggi.


Selain itu, ditemukan rongga pada beton yang menandakan proses pemadatan tidak sempurna atau campuran tidak homogen. Kerusakan parah ini tidak hanya disebabkan kesalahan tulangan, tetapi juga ada kontribusi dari mutu beton yang rendah.


Akibat metode kerja yang dinilai sembrono, penggunaan material berkualitas rendah, serta minimnya pengawasan, proyek ini mengalami penurunan struktur. Kondisi ini merugikan keuangan negara dan merampas hak masyarakat atas infrastruktur yang aman.



SUMBO mendesak Aparat Penegak Hukum untuk memeriksa seluruh pihak yang terlibat dalam proyek Jembatan Mangkatip-Dadahup Barito Selatan. Proyek ini disinyalir menyebabkan kerugian negara hingga ratusan juta bahkan miliaran rupiah.


“Kami menduga ada keterlibatan beberapa pihak, antara lain Direktur PT. Pandji Pratama Indonesia, Pengguna Anggaran, PPK, serta Konsultan Pengawas,” tegas perwakilan SUMBO.(Red) 


Pemkab Murung Raya Perkuat Komitmen Jaga Stabilitas Harga Lewat Rakor Inflasi

Redaksi On April 13, 2026

 


PURUK CAHU, SIBER NUSANTARA – Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual. Kegiatan yang dirangkai dengan evaluasi program 3 juta rumah dan sosialisasi jaminan produk halal 2026 ini digelar di Aula Bagian Perekonomian dan SDA Setda Mura, Senin (13/4/2026).


Rakor tersebut dipimpin Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Surya Siri mewakili Pemkab Murung Raya. 



Rapat koordinasi ini merupakan agenda rutin Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan upaya pengendalian inflasi di daerah berjalan efektif dan terpantau langsung oleh Pemerintah Pusat.


Selain membahas inflasi, rakor juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program 3 juta rumah. Agenda ketiga adalah sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal tahun 2026.



Usai mengikuti rakor, Surya Siri menyampaikan komitmen Pemkab Murung Raya untuk terus memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID.


Langkah konkret yang akan dilakukan adalah mengintensifkan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di lapangan.


“Kami akan terus meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Tujuannya menjaga stabilitas ekonomi daerah serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi,” jelas Surya Siri.



Menurut Surya, sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga. 


Hal ini penting terutama dalam menghadapi potensi gejolak ekonomi yang bisa dipicu hari besar keagamaan maupun kondisi darurat tertentu.


Melalui forum ini, seluruh pemerintah daerah didorong untuk memperkuat langkah strategis. Fokusnya ada pada 3 hal: pengendalian inflasi, menjaga ketersediaan pasokan, dan memastikan distribusi barang berjalan lancar demi kesejahteraan masyarakat Murung Raya.


Dengan langkah terpadu, Pemkab Mura optimis dapat menjaga daya beli masyarakat dan menekan laju inflasi di tahun 2026.(Red) 


Pemkab Murung Raya Gelar Rakor Persiapan Kunker Wakapolda Kalteng

Redaksi On April 13, 2026



PURUK CAHU, SIBER NUSANTARA – Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Asisten III Setda Andri Raya memimpin rapat koordinasi persiapan Kunjungan Kerja Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah beserta rombongan. Rakor digelar di Aula A Kantor Bupati Murung Raya, Senin (13/4/2026).


Rapat ini bertujuan memastikan seluruh instansi terkait siap mendukung kelancaran agenda Kunker Wakapolda Kalteng yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 14 April 2026 di wilayah hukum Polres Murung Raya.


Dalam arahannya, Asisten III Setda Kab. Mura Andri Raya menegaskan Pemkab Murung Raya siap bersinergi penuh dengan jajaran Polda Kalteng dan Polres Murung Raya.


Dukungan tersebut mencakup aspek penyambutan, pengamanan, hingga penyediaan fasilitas pendukung selama rangkaian kegiatan berlangsung.


“Kami memastikan seluruh persiapan berjalan optimal. Sehingga kegiatan kunjungan kerja Wakapolda Kalteng dapat terlaksana dengan tertib, aman dan lancar sesuai agenda yang telah disusun,” ungkap Andri Raya.



Rapat koordinasi membahas detail teknis pelaksanaan kunjungan. Mulai dari rute kedatangan, titik penyambutan, pengamanan lokasi kegiatan, hingga koordinasi dengan perangkat daerah terkait.


Pemkab Mura menargetkan kunjungan ini dapat berjalan sukses dan sekaligus memperkuat sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Murung Raya.


Kunjungan kerja pimpinan Polda Kalteng ke Murung Raya merupakan agenda rutin untuk memantau situasi kamtibmas serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan jajaran Polres.


Dengan persiapan matang, diharapkan agenda Kunker Wakapolda Kalteng di Murung Raya pada 14 April 2026 dapat memberikan dampak positif bagi penguatan keamanan dan pelayanan publik di daerah.(Red) 


Pemkab Murung Raya Gelar Coffee Morning Bahas Strategi Optimalisasi PAD 2026

Redaksi On April 13, 2026

 


PURUK CAHU, SIBER NUSANTARA – Pemerintah Kabupaten Murung Raya menggelar kegiatan coffee morning untuk membahas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Acara berlangsung di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Senin, 13 April 2026.


Kegiatan ini menjadi langkah awal Pemkab Mura dalam merumuskan strategi peningkatan penerimaan daerah di tahun 2026. 


Coffee morning dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Murung Raya Sarwo Mintarjo, Asisten I Rahmat K. Tambunan, Asisten III Andri Raya, para Kepala Perangkat Daerah, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Murung Raya.


Bupati Murung Raya Heriyus yang diwakili Pj Sekda Sarwo Mintarjo memimpin langsung diskusi bersama jajaran OPD.


Dalam arahannya, Sarwo Mintarjo menekankan pentingnya kesiapan regulasi sebagai dasar mengoptimalkan PAD. Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah harus ditopang perencanaan matang dan penggunaan anggaran yang efektif serta tepat sasaran.


“Kita tidak bisa hanya mengejar target. PAD harus naik dengan cara yang terukur, efisien, dan berdampak langsung pada pelayanan publik,” ujar Sarwo.


Pemkab Murung Raya melihat ada potensi besar dari berbagai sektor yang bisa dioptimalkan untuk mendongkrak PAD. Beberapa sektor prioritas yang dibahas dalam coffee morning meliputi:


1. *Pajak dan Retribusi Daerah*: Penguatan pemungutan dan perluasan objek pajak.

2. *Pengelolaan Perusda*: Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah. 

3. *Sektor Strategis Lainnya*: Termasuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), jasa penyeberangan, dan sektor produktif lainnya.


Namun, Sarwo menegaskan seluruh upaya tersebut harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. 


“Peningkatan PAD harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga lingkungan. Kita minimalisir dampak kerusakan alam agar pembangunan di Murung Raya berkelanjutan,” tegasnya.


Rangkaian coffee morning juga diisi diskusi dan sesi tanya jawab antar peserta. Setiap perangkat daerah menyampaikan kendala, tantangan, serta masukan terkait peningkatan PAD di bidangnya masing-masing.(Red) 


Hasil diskusi ini akan menjadi bahan evaluasi bersama untuk merumuskan langkah strategis ke depan. Pemkab Mura berharap terbangun sinergi kuat antar OPD agar target optimalisasi PAD 2026 dapat tercapai secara optimal.


Dengan strategi terpadu, Pemkab Murung Raya optimis penerimaan daerah dapat meningkat tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.


Kontroversi Pembangunan Kolam Renang di Rumah Jabatan Wakil Bupati Barito Selatan

Redaksi On Maret 30, 2026

 

BUNTOK, SIBER NUSANTARA - Pembangunan kolam renang di rumah jabatan Wakil Bupati Barito Selatan, Khristianto Yudha, memicu kontroversi di media sosial. Banyak netizen yang mempertanyakan prioritas pembangunan ini, mengingat kondisi infrastruktur jalan di daerah tersebut masih kurang diperhatikan.


Kondisi jalan yang rusak dan kurangnya aksesibilitas membuat masyarakat merasa bahwa pembangunan kolam renang di rumah jabatan wakil bupati adalah pemborosan anggaran. "Kami butuh jalan yang baik, bukan kolam renang di rumah jabatan," tulis salah satu netizen di media sosial.


Pembangunan kolam renang ini juga dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, seperti perbaikan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. "Prioritas pembangunan harusnya untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi," kata warga lainnya.


Wakil Bupati Barito Selatan, Khristianto Yudha, belum memberikan pernyataan resmi terkait kontroversi ini. Namun, masyarakat berharap agar pemerintah daerah lebih memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat dan tidak memborbankan anggaran untuk kepentingan pribadi.(Red) 


Viral di TikTok! Pemkab Barito Selatan Dikritik karena Belum Bayar THR PNS dan PPPK

Redaksi On Maret 30, 2026




BUNTOK, SIBER NUSANTARA - Netizen heboh di media sosial TikTok karena Pemkab Barito Selatan belum membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Padahal, pembayaran THR sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh.


Pemerintah Kabupaten Barito Selatan masih belum membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan aparatur sipil negara.


Menurut peraturan yang berlaku, PNS dan PPPK berhak menerima THR jika telah bekerja minimal satu bulan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Besaran THR dihitung berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan sebelumnya. 


PPPK yang baru bekerja kurang dari satu tahun akan menerima THR secara proporsional, di mana  adalah lamanya bulan bekerja. Namun, jika PPPK bekerja kurang dari satu bulan kalender sebelum Hari Raya, maka tidak berhak menerima THR.


Masyarakat Barito Selatan berharap pemerintah daerah segera membayarkan THR kepada PNS dan PPPK sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.


Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 wajib dibayarkan dengan anggaran Rp55 triliun yang sudah siap disalurkan. Pencairan dilakukan bertahap sejak akhir Februari, namun keterlambatan di beberapa instansi disebabkan kendala administratif dokumen, bukan kekurangan dana.(Red) 

Polda Kalsel Selidiki Mantan Bupati Barito Timur HZA atas Dugaan Penipuan Izin Tambang

Redaksi On Maret 28, 2026


KALSEL,SIBER NUSANTARA - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan (Ditreskrimum Polda Kalsel) telah memulai penyelidikan terkait dugaan penipuan yang melibatkan mantan Bupati Barito Timur, HZA. Penyelidikan ini berfokus pada pengambilalihan izin usaha pertambangan operasi produksi.


"Surat perintah penyelidikan sudah kami terbitkan pada 2 Desember 2025 dengan terlapor HZA," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel, Kombes Pol Frido Situmorang, di Banjarbaru, Rabu (2/12/2025).


Laporan ini diajukan oleh H Rafi'i Hamdi, pemilik PT LMJ, melalui pengacaranya, Muhammad Rosadi SH. Penyelidikan saat ini sedang berlangsung di Unit 1 Subdit 1 Ditreskrimum Polda Kalsel, dengan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pencucian uang.


Pasal yang disangkakan adalah Pasal 378 KUHPidana, Pasal 372 KUHPidana, dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).(Red) 




*Sumber:* Antara

Wabup Barsel Khristianto Yudha Lakukan Sidak ke OPD, Pastikan Kedisiplinan ASN Pasca Lebaran

Redaksi On Maret 25, 2026

 


BUNTOK, SIBER NUSANTARA - Wakil Bupati (Wabup) Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Khristianto Yudha, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.


Sidak yang dilakukan pada Selasa (25/3) ini, diikuti oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Barsel, Ita Minarni, serta para Asisten Setda dan Kepala Inspektorat Barsel, Yuristanti Yudha. Mereka mengunjungi beberapa kantor dinas dan unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barsel, antara lain Kantor Inspektorat, Disporapar, Disperindagkop, DKPP, PMD, Bapperida, DPUPR, Dishub, Dinas Perikanan, Perkimtam, dan Dinas Pendidikan.


Khristianto Yudha menyatakan bahwa sidak ini bertujuan untuk memastikan kehadiran dan kesiapan ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik setelah libur panjang. "Kami ingin memastikan seluruh ASN hadir dan siap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat," ujarnya.


Pj Sekda Barsel, Ita Minarni, menambahkan bahwa secara umum tingkat kehadiran ASN cukup baik, meskipun masih ditemukan beberapa pegawai yang tidak hadir. "Pemkab Barsel akan terus melakukan evaluasi dan meningkatkan pengawasan guna memastikan kedisiplinan ASN tetap terjaga serta pelayanan publik berjalan optimal," katanya.(Red) 

Bupati Murung Raya Heriyus Silaturahmi Buka Puasa Bersama Kodam XXII/TB di Palangka Raya

Redaksi On Maret 03, 2026

 


PALANGKA RAYA, SIBER NUSANTARA — Bupati Murung Raya, Heriyus, menghadiri silaturahmi dan buka puasa bersama Komando Daerah Militer XXII/Tambun Bungai. Acara berlangsung di Balai Berkah Makodam XXII/TB, Selasa 3/3/2026.


Kegiatan ini menjadi ajang memperkuat kolaborasi antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah selama Ramadan 2026.


Turut hadir Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Syauqie, unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Bupati dan Wali Kota se-Kalteng, Kasdam, Danrem, para Dandim, serta tamu undangan lainnya.


Panglima Kodam XXII/TB Letjen TNI Zainul Arifin menegaskan sinergi TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah adalah fondasi penting. 


“Sinergi ini kunci menciptakan keamanan kondusif sekaligus mempercepat pembangunan di Bumi Tambun Bungai,” ujarnya.


Pangdam memaparkan sejumlah program prioritas Kodam XXII/TB di Kalteng, yaitu:

1. Pembangunan jembatan* untuk membuka akses wilayah terisolasi

2. Penguatan ketahanan pangan* dan dukungan kawasan mandiri pangan 

3. Pembangunan dapur sarana pangan gizi* di 16 titik untuk peningkatan gizi masyarakat

4. Pembangunan rumah induk divisi militer* dan dorongan pembentukan komponen cadangan dari unsur ASN


Program ini bagian dari strategi penguatan pertahanan berbasis kewilayahan.



Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyatakan komitmen mendukung langkah strategis Kodam XXII/TB. 


“Sinergi antara TNI, Polri dan Pemerintah Daerah sangat penting untuk menjaga keamanan serta mendorong pemerataan pembangunan,” ucapnya.


Bupati Heriyus berharap silaturahmi Ramadan ini mempererat koordinasi lintas sektor. 


“Kita berharap kolaborasi ini terus terjalin, sehingga program TNI dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam aspek pertahanan maupun kesejahteraan khususnya di Kabupaten Murung Raya,” pungkas Heriyus.(Red) 

Bupati Murung Raya Heriyus Dukung Penuh Program Kartu Huma Betang Sejahtera KHBS Kalteng 2026

Redaksi On Maret 03, 2026

 


PALANGKA RAYA, SIBER NUSANTARA — Bupati Murung Raya Heriyus menghadiri sosialisasi bantuan sosial Kartu Huma Betang Sejahtera atau KHBS. Kegiatan digelar di Istana Isen Mulang, Selasa 3/3/2026.


KHBS merupakan program unggulan Pemprov Kalteng yang diluncurkan bertepatan dengan 1 tahun masa kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo.


Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan KHBS hadir untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.


“Pemerintah Provinsi ingin memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya yang tidak mampu dan berada di wilayah pedalaman, dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya,” tegas Gubernur.


Melalui KHBS, penyaluran bansos dilakukan secara terintegrasi. Jenis bantuan meliputi pangan, bantuan tunai, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Seluruh proses diklaim transparan dan akuntabel.


Bupati Heriyus menyambut baik sosialisasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk menyamakan persepsi terkait kriteria penerima manfaat, mekanisme pendistribusian, hingga penggunaan kartu.


“Gubernur juga meminta dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membantu mitra dan relawan Huma Betang dalam proses verifikasi dan validasi keluarga penerima manfaat, memfasilitasi penyaluran bantuan sosial KHBS di wilayah masing-masing, serta memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan memperoleh manfaat sesuai data terpadu sosial ekonomi nasional,” jelas Heriyus.


Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Murung Raya mendukung penuh dan siap mengawal pelaksanaan KHBS. Tujuannya agar bantuan tepat sasaran sesuai harapan Pemprov Kalteng.


Turut hadir Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Plt Sekda Kalteng Leonard S. Ampung, Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Tengah, serta tamu undangan lainnya.(Red) 



Pj Sekda Sarwo Mintarjo Wakili Bupati Heriyus di Rakornas Sampah Nasional 2026 Balai Kartini

Redaksi On Maret 03, 2026

 


JAKARTA, SIBER NUSANTARA — Mewakili Bupati Murung Raya Heriyus, Pj Sekretaris Daerah Murung Raya Sarwo Mintarjo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Pengelolaan Sampah. 


Kegiatan yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup ini berlangsung selama dua hari, 25–26 Februari 2026 di Gedung Balai Kartini, Jakarta.


Rakornas ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2026.


Turut mendampingi Pj Sekda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya Donal, Kabid PSLB3 beserta staf DLH. 


Rakornas diikuti oleh para Kepala Daerah, Sekda, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dari seluruh Indonesia, dengan total sekitar 1.500 peserta.


Mengusung tema “Kolaborasi Untuk Indonesia ASRI”, Rakornas menjadi momentum konsolidasi nasional. Fokusnya mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.


Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan kondisi sampah sudah darurat. 


Hingga akhir 2025, sampah terkelola nasional baru 25% atau 36.684 ton per hari. Sementara 75% lainnya atau 105.483 ton per hari belum tertangani dengan baik.


“Perubahan harus dimulai dari hulu. Paradigma lama kumpul–angkut–buang harus ditinggalkan. Pengurangan dari sumber melalui 3R dan ekonomi sirkular adalah kunci,” tegas Menteri Hanif.


Usai kegiatan, Pj Sekda Sarwo Mintarjo menyampaikan dukungan penuh Pemkab Murung Raya terhadap kebijakan nasional.


“Pemerintah Kabupaten Murung Raya mendukung transformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir sebagaimana arahan Pemerintah Pusat. Kami memandang bahwa pengurangan sampah dari sumber, penguatan peran masyarakat, serta kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi langkah strategis yang harus segera diakselerasi. Komitmen ini akan kami tindaklanjuti melalui penguatan kebijakan dan sinergi program di daerah,” ujar Sarwo Mintarjo.(Red) 

Peninjauan Command Center Polres Tabalong: Layanan 110 Siap Layani Warga 24 Jam

Redaksi On Maret 02, 2026


TABALONG,SIBER NUSANTARA - Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla., didampingi Bupati Tabalong, Ir. H. M. Noor Rifani, S.H., S.T., M.T., dan Ketua Komisi III DPRD Tabalong, Ari Wahyu Utomo, melakukan peninjauan ke Command Center Polres Tabalong, Senin (02/03/26). Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapsiagaan layanan kepolisian berbasis teknologi.


Dalam peninjauan, Kapolres dan Bupati melihat langsung kondisi terkini di lapangan melalui layar monitor CCTV yang terhubung ke titik strategis. Layanan Polisi 110 juga diuji coba untuk memastikan responsivitas petugas.


Bupati Tabalong dan Ketua DPRD Tabalong puji sistem Command Center yang modern dan membantu keamanan publik. Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo, sebut Command Center jadi pusat kontrol dan respons cepat situasi lapangan.


"Dengan dukungan CCTV dan layanan 110, kami pastikan setiap laporan masyarakat segera ditindaklanjuti," tegas Kapolres. Sinergi pemerintah daerah, DPRD, dan kepolisian jadi kunci stabilitas kamtibmas di Tabalong.


Peninjauan ini optimalkan pelayanan Command Center Polres Tabalong sebagai garda terdepan perlindungan masyarakat.(Rmd)

Bupati Heriyus Hadiri Malam Anugerah Kerja Sama Fakultas Teknik UGM di Jakarta

Redaksi On Februari 03, 2026

 



JAKARTA, SIBER NUSANTARA — Bupati Murung Raya, Kalimantan Tengah, Heriyus menghadiri Malam Anugerah Kerja Sama Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada atau FT UGM. Acara digelar di Hotel Sari Pacific Jakarta, Selasa malam, 3/2/2026.


Kegiatan ini mempertemukan civitas akademika UGM, para mitra kerja sama FT UGM, dan tamu undangan dari berbagai daerah.



Dalam sambutannya, Bupati Heriyus menyampaikan penghargaan kepada Fakultas Teknik UGM atas terselenggaranya kegiatan tersebut.


“Atas nama Pemerintah Kabupaten Murung Raya, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada atas terselenggaranya kegiatan yang sangat bermakna ini,” tutur Heriyus.



Menurut Heriyus, acara ini menjadi wujud nyata penguatan sinergi antara dunia akademik, pemerintah, dan para pemangku kepentingan. Tujuannya mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.


Ia menyebut kerja sama Pemkab Murung Raya dengan FT UGM sebagai kemitraan strategis yang dirasakan langsung manfaatnya. 


Fokus kerja sama meliputi peningkatan kualitas perencanaan, pengembangan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, serta penerapan hasil riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan Murung Raya.



“Kami meyakini bahwa kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat merupakan kunci dalam menjawab tantangan pembangunan daerah,” ucap Bupati Mura.


Heriyus berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan, diperluas, dan diperdalam. Harapannya, manfaatnya tidak hanya untuk institusi, tetapi juga langsung dirasakan masyarakat luas.


“Semoga kegiatan ini semakin memperkokoh sinergi, kolaborasi dan komitmen bersama dalam memajukan pendidikan, riset dan pembangunan Nasional,” pungkas Heriyus.(Red) 

Pemkab Murung Raya Rapat dengan BPK Kalteng, Kebut Input RUP Demi Serapan Anggaran 2026

Redaksi On Februari 02, 2026


PURUK CAHU, SIBER NUSANTARA — Pemerintah Kabupaten Murung Raya atau Pemkab Mura menggelar rapat koordinasi pemeriksaan bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah, Senin 2/2/2026. 


Rapat berlangsung di Aula A Kantor Bupati Murung Raya dan menjadi langkah awal percepatan kinerja keuangan daerah tahun anggaran 2026.


Rapat tersebut dipimpin Pj Sekda Murung Raya, Sarwo Mintarjo, mewakili Bupati Mura Heriyus. Turut hadir jajaran Perangkat Daerah terkait dan perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng.


Kehadiran BPK diharapkan memperkuat sinergi pengawasan dan kepatuhan administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.



Dalam sambutannya, Pj Sekda Sarwo Mintarjo menyebut rapat ini sebagai upaya strategis daerah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran 2026.


“Sebagai salah satu upaya percepatan penyerapan anggaran, maka kita berkomitmen bersama agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditetapkan,” tegas Sarwo Mintarjo.



Poin utama rapat adalah penginputan Rencana Umum Pengadaan atau RUP. Sarwo menekankan peran penting Kepala Perangkat Daerah untuk mengawal proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.


Ia meminta seluruh Kepala OPD segera memerintahkan operator untuk menginput RUP. 


“Diharapkan seluruh Perangkat Daerah dapat menyelesaikan input RUP selambat-lambatnya sebelum tanggal 27 Februari 2026,” ujarnya.


Langkah ini ditargetkan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa segera masuk ke tahap selanjutnya sesuai ketentuan.



Melalui rapat bersama BPK ini, Pemkab Murung Raya menargetkan koordinasi dan komitmen seluruh OPD semakin kuat. Tujuannya jelas: mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu.(Red)