Jembatan Mangkatip-Dadahup Rp19,3 M di Barito Selatan Rusak Parah, APH Diminta Turun Tangan

Redaksi On April 23, 2026


BUNTOK,SIBER NUSANTARA – Proyek strategis Pembangunan Jembatan Mangkatip–Dadahup di Kabupaten Barito Selatan senilai Rp19,3 miliar dilaporkan rusak parah sebelum resmi diresmikan. Padahal, jembatan ini dibangun untuk mendukung konektivitas kawasan Food Estate di Kalimantan Tengah.



Pada Tahun Anggaran 2024, Pemkab Barito Selatan melalui Dinas PUPR Barsel mengalokasikan anggaran Rp20 miliar dari APBD untuk pembangunan Jembatan Mangkatip–Dadahup. Setelah proses lelang, PT. Pandji Pratama Indonesia ditetapkan sebagai pemenang tender dengan nilai kontrak Rp19.399.989.089. Kode tender tercatat 3188353.


Selain itu, pengawasan proyek dimenangkan CV. Cendrawasih Mitra Pratama dengan nilai kontrak Rp595.404.000. Kode tender 3119353.



Jembatan Mangkatip–Dadahup dibangun sebagai infrastruktur pendukung Food Estate atau Lumbung Pangan Nasional. Lokasi jembatan ini berada di Kalimantan Tengah dan bertujuan meningkatkan konektivitas antar-kecamatan serta akses menuju Daerah Irigasi Dadahup.


Pemerintah berharap jembatan ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Barito Selatan dan Kapuas. Khususnya untuk memudahkan mobilitas petani dan distribusi hasil pertanian. Dengan begitu, proyek ini mendukung program ketahanan pangan nasional.



Sayangnya, harapan tersebut belum terwujud. Saat ini kondisi Jembatan Mangkatip-Dadahup justru mangkrak dan tidak bisa difungsikan. Dari hasil pantauan di lapangan, oprit jembatan sisi selatan mengalami penurunan tanah dan retak struktural di beberapa titik.


Tidak hanya itu, abutment atau pangkal jembatan juga mengalami keretakan parah. Kerusakan ini dinilai mengancam keseluruhan struktur jembatan rangka baja.



Berdasarkan temuan awal, pola retakan pada beton menunjukkan indikasi mutu beton tidak sesuai spesifikasi kontrak. Beton dengan mutu rendah akan retak meski beban masih dalam batas aman untuk beton mutu tinggi.


Selain itu, ditemukan rongga pada beton yang menandakan proses pemadatan tidak sempurna atau campuran tidak homogen. Kerusakan parah ini tidak hanya disebabkan kesalahan tulangan, tetapi juga ada kontribusi dari mutu beton yang rendah.


Akibat metode kerja yang dinilai sembrono, penggunaan material berkualitas rendah, serta minimnya pengawasan, proyek ini mengalami penurunan struktur. Kondisi ini merugikan keuangan negara dan merampas hak masyarakat atas infrastruktur yang aman.



SUMBO mendesak Aparat Penegak Hukum untuk memeriksa seluruh pihak yang terlibat dalam proyek Jembatan Mangkatip-Dadahup Barito Selatan. Proyek ini disinyalir menyebabkan kerugian negara hingga ratusan juta bahkan miliaran rupiah.


“Kami menduga ada keterlibatan beberapa pihak, antara lain Direktur PT. Pandji Pratama Indonesia, Pengguna Anggaran, PPK, serta Konsultan Pengawas,” tegas perwakilan SUMBO.(Red) 


Kontroversi Pembangunan Kolam Renang di Rumah Jabatan Wakil Bupati Barito Selatan

Redaksi On Maret 30, 2026

 

BUNTOK, SIBER NUSANTARA - Pembangunan kolam renang di rumah jabatan Wakil Bupati Barito Selatan, Khristianto Yudha, memicu kontroversi di media sosial. Banyak netizen yang mempertanyakan prioritas pembangunan ini, mengingat kondisi infrastruktur jalan di daerah tersebut masih kurang diperhatikan.


Kondisi jalan yang rusak dan kurangnya aksesibilitas membuat masyarakat merasa bahwa pembangunan kolam renang di rumah jabatan wakil bupati adalah pemborosan anggaran. "Kami butuh jalan yang baik, bukan kolam renang di rumah jabatan," tulis salah satu netizen di media sosial.


Pembangunan kolam renang ini juga dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, seperti perbaikan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. "Prioritas pembangunan harusnya untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi," kata warga lainnya.


Wakil Bupati Barito Selatan, Khristianto Yudha, belum memberikan pernyataan resmi terkait kontroversi ini. Namun, masyarakat berharap agar pemerintah daerah lebih memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat dan tidak memborbankan anggaran untuk kepentingan pribadi.(Red) 


Viral di TikTok! Pemkab Barito Selatan Dikritik karena Belum Bayar THR PNS dan PPPK

Redaksi On Maret 30, 2026




BUNTOK, SIBER NUSANTARA - Netizen heboh di media sosial TikTok karena Pemkab Barito Selatan belum membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Padahal, pembayaran THR sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh.


Pemerintah Kabupaten Barito Selatan masih belum membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan aparatur sipil negara.


Menurut peraturan yang berlaku, PNS dan PPPK berhak menerima THR jika telah bekerja minimal satu bulan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Besaran THR dihitung berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan sebelumnya. 


PPPK yang baru bekerja kurang dari satu tahun akan menerima THR secara proporsional, di mana  adalah lamanya bulan bekerja. Namun, jika PPPK bekerja kurang dari satu bulan kalender sebelum Hari Raya, maka tidak berhak menerima THR.


Masyarakat Barito Selatan berharap pemerintah daerah segera membayarkan THR kepada PNS dan PPPK sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.


Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 wajib dibayarkan dengan anggaran Rp55 triliun yang sudah siap disalurkan. Pencairan dilakukan bertahap sejak akhir Februari, namun keterlambatan di beberapa instansi disebabkan kendala administratif dokumen, bukan kekurangan dana.(Red) 

Wabup Barsel Khristianto Yudha Lakukan Sidak ke OPD, Pastikan Kedisiplinan ASN Pasca Lebaran

Redaksi On Maret 25, 2026

 


BUNTOK, SIBER NUSANTARA - Wakil Bupati (Wabup) Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Khristianto Yudha, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.


Sidak yang dilakukan pada Selasa (25/3) ini, diikuti oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Barsel, Ita Minarni, serta para Asisten Setda dan Kepala Inspektorat Barsel, Yuristanti Yudha. Mereka mengunjungi beberapa kantor dinas dan unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barsel, antara lain Kantor Inspektorat, Disporapar, Disperindagkop, DKPP, PMD, Bapperida, DPUPR, Dishub, Dinas Perikanan, Perkimtam, dan Dinas Pendidikan.


Khristianto Yudha menyatakan bahwa sidak ini bertujuan untuk memastikan kehadiran dan kesiapan ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik setelah libur panjang. "Kami ingin memastikan seluruh ASN hadir dan siap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat," ujarnya.


Pj Sekda Barsel, Ita Minarni, menambahkan bahwa secara umum tingkat kehadiran ASN cukup baik, meskipun masih ditemukan beberapa pegawai yang tidak hadir. "Pemkab Barsel akan terus melakukan evaluasi dan meningkatkan pengawasan guna memastikan kedisiplinan ASN tetap terjaga serta pelayanan publik berjalan optimal," katanya.(Red) 

Bupati Murung Raya Heriyus Silaturahmi Buka Puasa Bersama Kodam XXII/TB di Palangka Raya

Redaksi On Maret 03, 2026

 


PALANGKA RAYA, SIBER NUSANTARA — Bupati Murung Raya, Heriyus, menghadiri silaturahmi dan buka puasa bersama Komando Daerah Militer XXII/Tambun Bungai. Acara berlangsung di Balai Berkah Makodam XXII/TB, Selasa 3/3/2026.


Kegiatan ini menjadi ajang memperkuat kolaborasi antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah selama Ramadan 2026.


Turut hadir Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Syauqie, unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Bupati dan Wali Kota se-Kalteng, Kasdam, Danrem, para Dandim, serta tamu undangan lainnya.


Panglima Kodam XXII/TB Letjen TNI Zainul Arifin menegaskan sinergi TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah adalah fondasi penting. 


“Sinergi ini kunci menciptakan keamanan kondusif sekaligus mempercepat pembangunan di Bumi Tambun Bungai,” ujarnya.


Pangdam memaparkan sejumlah program prioritas Kodam XXII/TB di Kalteng, yaitu:

1. Pembangunan jembatan* untuk membuka akses wilayah terisolasi

2. Penguatan ketahanan pangan* dan dukungan kawasan mandiri pangan 

3. Pembangunan dapur sarana pangan gizi* di 16 titik untuk peningkatan gizi masyarakat

4. Pembangunan rumah induk divisi militer* dan dorongan pembentukan komponen cadangan dari unsur ASN


Program ini bagian dari strategi penguatan pertahanan berbasis kewilayahan.



Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyatakan komitmen mendukung langkah strategis Kodam XXII/TB. 


“Sinergi antara TNI, Polri dan Pemerintah Daerah sangat penting untuk menjaga keamanan serta mendorong pemerataan pembangunan,” ucapnya.


Bupati Heriyus berharap silaturahmi Ramadan ini mempererat koordinasi lintas sektor. 


“Kita berharap kolaborasi ini terus terjalin, sehingga program TNI dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam aspek pertahanan maupun kesejahteraan khususnya di Kabupaten Murung Raya,” pungkas Heriyus.(Red) 

Bupati Murung Raya Heriyus Dukung Penuh Program Kartu Huma Betang Sejahtera KHBS Kalteng 2026

Redaksi On Maret 03, 2026

 


PALANGKA RAYA, SIBER NUSANTARA — Bupati Murung Raya Heriyus menghadiri sosialisasi bantuan sosial Kartu Huma Betang Sejahtera atau KHBS. Kegiatan digelar di Istana Isen Mulang, Selasa 3/3/2026.


KHBS merupakan program unggulan Pemprov Kalteng yang diluncurkan bertepatan dengan 1 tahun masa kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo.


Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan KHBS hadir untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.


“Pemerintah Provinsi ingin memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya yang tidak mampu dan berada di wilayah pedalaman, dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya,” tegas Gubernur.


Melalui KHBS, penyaluran bansos dilakukan secara terintegrasi. Jenis bantuan meliputi pangan, bantuan tunai, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Seluruh proses diklaim transparan dan akuntabel.


Bupati Heriyus menyambut baik sosialisasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk menyamakan persepsi terkait kriteria penerima manfaat, mekanisme pendistribusian, hingga penggunaan kartu.


“Gubernur juga meminta dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membantu mitra dan relawan Huma Betang dalam proses verifikasi dan validasi keluarga penerima manfaat, memfasilitasi penyaluran bantuan sosial KHBS di wilayah masing-masing, serta memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan memperoleh manfaat sesuai data terpadu sosial ekonomi nasional,” jelas Heriyus.


Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Murung Raya mendukung penuh dan siap mengawal pelaksanaan KHBS. Tujuannya agar bantuan tepat sasaran sesuai harapan Pemprov Kalteng.


Turut hadir Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Plt Sekda Kalteng Leonard S. Ampung, Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Tengah, serta tamu undangan lainnya.(Red) 



Pj Sekda Sarwo Mintarjo Wakili Bupati Heriyus di Rakornas Sampah Nasional 2026 Balai Kartini

Redaksi On Maret 03, 2026

 


JAKARTA, SIBER NUSANTARA — Mewakili Bupati Murung Raya Heriyus, Pj Sekretaris Daerah Murung Raya Sarwo Mintarjo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Pengelolaan Sampah. 


Kegiatan yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup ini berlangsung selama dua hari, 25–26 Februari 2026 di Gedung Balai Kartini, Jakarta.


Rakornas ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2026.


Turut mendampingi Pj Sekda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya Donal, Kabid PSLB3 beserta staf DLH. 


Rakornas diikuti oleh para Kepala Daerah, Sekda, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dari seluruh Indonesia, dengan total sekitar 1.500 peserta.


Mengusung tema “Kolaborasi Untuk Indonesia ASRI”, Rakornas menjadi momentum konsolidasi nasional. Fokusnya mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.


Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan kondisi sampah sudah darurat. 


Hingga akhir 2025, sampah terkelola nasional baru 25% atau 36.684 ton per hari. Sementara 75% lainnya atau 105.483 ton per hari belum tertangani dengan baik.


“Perubahan harus dimulai dari hulu. Paradigma lama kumpul–angkut–buang harus ditinggalkan. Pengurangan dari sumber melalui 3R dan ekonomi sirkular adalah kunci,” tegas Menteri Hanif.


Usai kegiatan, Pj Sekda Sarwo Mintarjo menyampaikan dukungan penuh Pemkab Murung Raya terhadap kebijakan nasional.


“Pemerintah Kabupaten Murung Raya mendukung transformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir sebagaimana arahan Pemerintah Pusat. Kami memandang bahwa pengurangan sampah dari sumber, penguatan peran masyarakat, serta kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi langkah strategis yang harus segera diakselerasi. Komitmen ini akan kami tindaklanjuti melalui penguatan kebijakan dan sinergi program di daerah,” ujar Sarwo Mintarjo.(Red)